Kegiatan Ekonomi Lumpuh, Warga Desa Gulon Magelang Terancam Kelaparan

Klaten - Penanganan bencana Merapi dinilai membingungkan. Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) yang memegang dana bencana sebesar Rp 150 miliar, baru mengucurkan dana penanganan Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar kepada Pemkab setempat. 

"Sejak awal memang membingungkan, bencana Merapi ini tidak dinyatakan bencana
nasional tetapi penanganannya oleh BNPB," keluh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, kepada wartawan saat mengunjungi pengungsi di Klaten, Jawa Tengah, Jumat (12/11/2010).

Politisi PDIP ini mengungkapkan, jika dana penanganan bencana yang saat ini dipegang oleh BNPB sebesar Rp 150 miliar. Namun anehnya baru dikucurkan Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat. Padahal, jumlah itu belum cukup untuk menangani pengungsi yang telah berjumlah ribuan. 

"Dana penanganan bencana Rp 150 miliar masih di tangan BNPB. Saya dengar masing-masing Pemkab yang secara riil menangani pengungsi baru menerima Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Ini sangat tidak realistis untuk menangani pengungsi sebanyak ini," ujar Bima.

Penanganan bencana yang kurang jelas inipula, disinyalir Bima, menjadi penyebab mundurnya Palang Merah Indonesia (PMI) di Klaten dalam menangani para pengungsi.

PMI pada Kamis (11/11/2010) malam, membongkar tendanya yang biasanya dipakai untuk memasak dan menyiapkan makanan bagi pengungsi.

Kabag Kesra Kabupaten Klaten, Suwardi, mengatakan jika PMI memang tidak sanggup menjadi relawan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan seluruh pengungsi di pendopo Pemkab Klaten yang jumlahnya 3.500 hingga 4.000 pengungsi.

"Sejak awal PMI memang menyatakan hanya sanggup memenuhi kebutuhan paling banyak
2.000 pengungsi setiap harinya. Karena jumlah yang berada disini melebihi kemampuannya maka mereka kemudian menyatakan tidak sanggup lagi," terang Suwardi. Tugas dapur umum saat ini sepenuhnya ditangani TNI.

Ketua PMI Klaten, Wagiyono, belum bisa dimintai keterangan atas keputusan tersebut. Telepon genggamnya selalu dalam kondisi tidak aktif. Sekjen PMI Pusat, Budi Atmadi, juga belum bisa memberikan penjelasan karena sedang mengikuti rapat.

Tempat tenda dapur umum milik PMI kini telah diganti oleh tenda milik BNPB. Terlihat beberapa ibu-ibu warga sekitar lokasi menjalankan aktivitas dapur. Mereka mengaku didatangkan oleh Pemkab untuk menangani masalah dapur pengungsi, bekerjasama dengan TNI.